Sosialisasi dan edukasi dari “OJK” mengenai waspada investasi

tunggalwarga.desa.id ( 14/11/2017 ). Pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2017 bertempat di gedung Pemda Kabupaten Tulang Bawang Tiuh Tohou dilaksanakan acara Sosialisasi dan Edukasi waspada Investasi yang di prakarsai dan di fasilitasi oleh ” OTORITAS JASA KEUANGAN ” Provinsi Lampung.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Tulang Bawang yang di wakili asisten 2 bidang pembangunan ekonomi Drs. Tamami Akip, perwakilan Polda Lampung, Perwakilan Kodim, Nara sumber dari OJK Provinsi Lampung, Perwakilan dari Bank BRI dan Bank Lampung,Camat se-Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Kampung se-kabupaten Tulang Bawang, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Acara dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan do’a yang di bacakan oleh Ketua MUI Kabupaten Tulang Bawang Bapak H. Yantoni. 

Ketua MUI Tulang Bawang sedang membacakan do’a sebelum acara dimulai. Dokumentasi Jaini.

Setelah pembacaan do’a dilanjutkan dengan sambutan dari Perwakilan OJK Provinsi Lampung Mendi Rahmadi yang memaparkan mengenai pengertian OJK, dasar hukum lahirnya OJK , dan tugas pokok dari lembaga OJK.

Mendi Rahmadi Perwakilan OJK Provinsi Lampung Sedang memberikan pemaparan mengenai pengertian OJK, tugas pokok dari OJK. Dokumentasi JAINI

OJK adalah lembaga negara yang dirikan dengan dasar Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). Adapun tugas dari OJK adalah mengawasi dan mengatur jasa keuangan. Adapun jasa keuangan yang di awasi di kelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Perbankan. 2. Industri Keuangan non bank antara lain asuransi, lissing, pegadaian, Lkm dan lain-lain. 3. Pasar modal. Sebelum terbentuknya OJK pengawasan perbankan di lakukan oleh Bank Indonesia, pengawasan industri keuangan non Bank dilakukan oleh kementerian keuangan, dan pasar modal di awasi oleh Bapepam ( Badan Pengawas Pasar Modal ),” pemaparan dari pejabat perwakilan OJK Provinsi Lampung.

Adapun tugas dari OJK yang lain adalah edukasi dan perlindungan terhadap konsumen dengan mengadakan kegiatan sosialisasi seperti yang di laksanakan pada hari ini mengenai waspada investasi.

OJK setelah terbentuk telah melaksanakan survey kepada masyarakat di tahun 2013 dan tahun 2016. Adapun yang di survey ada 2 indikator. Yang pertama tingkat “literasi ” yaitu tingkat  pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Pada tahun 2013 hasil survey 21,84 %, pada tahun 2016 hasil survey meningkat menjadi 29,66 %. Untuk Provinsi Lampung sendiri hasil survey untuk tingkat literasi sebesar 26,91 %.

Untuk indikator yang kedua yaitu tingkat “Inklusi ” yang artinya tingkat penggunaan oleh masyarakat dari industri jasa keuangan. Di tahun 2013 hasil survey tingkat Inklusi sebesar 59,74 %. Sedangkan hasil survey di tahun 2016 meningkat menjadi 67,82 %.

Di samping tugas pengawasan jasa keuangan, OJK mempunyai tugas edukasi dan perlindungan terhadap masyarakat. Tugas edukasi dan perlindungan terhadap masyarakat terutama di harapkan masyarakat bisa terhindar dari investasi bodong.

Untuk melaksanakan tugas ini OJK tidak bekerja sendiri, dibantu oleh ” Satgas Waspada Investasi ” yang anggotanya terdiri dari OJK, Polri, Kejaksaan, Dinas Perindustrian, dan kementerian agama.

Harapan dari adanya satgas tersebut adanya pengaturan-pengaturan pada OJK, melakukan penelitian, pemanggilan dan klarifikasi apabila ada pengaduan dan cukup bukti dan akan di tindak lanjuti secara hukum oleh Polri selaku anggota satgas waspada investasi.

Sambutan dari Bapak Bupati Tulang Bawang di wakili oleh Asisten 2 bidang pengembangan ekonomi Drs. Tamami Akib. Dilanjutkan dengan pemaparan dari Nara sumber dari OJK Bapak Milado Pani Kasubag Pengawas Pasar Modal dari OJK Lampung.

Asisten 2 bidang pengembangan ekonomi Drs. Tamami Akib sebagai wakil dari Bapak Bupati Tulang Bawang. Dokumentasi JAINI

Untuk menghindari supaya masyarakat terhindar dari investasi bodong ada dua prinsip yang harus di pelajari yaitu ” Prinsip 2 L ” yang artinya Legalitas dan Logis.  Arti dari Legalitas adalah harus di pelajari apakah jasa keuangan atau Peru sahaan yang menawari Investasi sudah memiliki izin usaha sesuai aturan yang berlaku atau terdaftar di OJK.

Kalau jasa keuangan atau perusahaan tersebut tidak mempunyai izin usaha dan belum terdaftar di OJK berarti jasa keuangan atau perusahaan tersebut ilegal atau bodong. Prinsip yang kedua yaitu Logis. Artinya jasa keuangan atau perusahaan yang menawarkan bagi Hasil dari investasi harus tidak terlalu melebihi dari bunga deposito yaitu 14 % per tahun. Artinya kalau ada yang menawarkan bagi hasil investasi melebihi dari 2 % per bulan kita harus waspada.

Bapak Milado Pani selaku nara sumber dari Kasubag Pasar Modal OJK Provinsi Lampung sedang memberikan materi mengenai waspada investasi. Dokumentasi JAINI

Dari perwakilan Polda disampikan oleh Bapak Sutana Yusuf. Beliau menyampaikan bahwa orang atau perusahaan yang terbukti melakukan penggalian dana atau investasi yang ilegal atau bodong di kenakan pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dan denda minimal 10 milyar dan maksimal 200 milyar.

Bapak Sutana Yusuf selaku nara sumber dari Polda Lampung. Dokumentasi JAINI

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan dari peserta pada dasarnya agar pihak terkait bisa langsung menindak lanjuti apabila ada Investasi ilegal yang terjadi di masyarakat . Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai legalitas perusahaan yang menawarkan Investasi dapat menghubungi ke Call Center OJK 1500655 atau e-mail : Konsumen@ojk.go.id atau Website : Waspadainvestasi.ojk.go.id dan sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Komentari