Rapat pembahasan “SKB-4” menteri mengenai pelaksanaan padat karya tunai dalam penggunaan dana desa

Nara sumber dari Tenaga Ahli P3MD Provinsi Lampung telah siap memaparkan materi mengenai SKB-4 Menteri. (Dok.Desa/Photo : Jaini).

tunggalwarga.desa.id (19/02/2018). Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal Desember 2017 (SKB-4 Menteri) ditetapkan beberapa kebijakan, salah satunya Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan.

Dalam rangka menindak lanjuti SKB-4 Menteri tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengadakan acara Tindak Lanjut SKB-4 Menteri yang dilaksanakan di Aula BAPPEDALITBANG Kabupaten Tulang Bawang 14/02/2018. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sosial Kabupaten Tulang Bawang, Inspektur Kabupaten Tulang Bawang, beberapa Kepala Dinas, Camat se-Kabupaten Tulang Bawang, perwakilan Kepala Kampung masing-masing Kecamatan, Konsultan Pendamping Wilayah Provinsi Lampung, Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Tulang Bawang, dan Pendamping Desa se-Kabupaten Tulang Bawang.

Para undangan yang hadir dalam acara tindak lanjut SKB-4 Menteri tentang kebijakan padat karya tunai. (Dok.desa/Photo : Jaini).

Acara ini diawali dengan sambutan dari Kepala Dinas DPMK/K Yen Dahren. Beliau mengutip mengenai Program pemerintah Pusat melalui SKB-4 Menteri yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. “Pada tahun 2018 harus dilaksanakan padat karya tunai dengan menampung HOK 30 % dalam kegiatan bidang pembangunan di Desa,” tutur beliau. Beliu mengharapkan perwakilan Kepala Kampung yang hadir dalam acara hari ini agar memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan oleh Konsultan Pendamping Wilayah dari Provinsi, dan bisa menyampaikan kepada Kepala Kampung yang lain.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Tenaga Ahli P3MD dari Provinsi Lampung Zulkarnain. Beliau menyampaikan bahwa konsep padat karya tunai adalah konsep yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2018 terutama kegiatan pembangunan yang besumber dari dana desa. Dasarnya sederhana adalah evaluasi pusat atas pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan yang menggunakan dana desa. Ternyata di beberapa tempat, dana desa banyak yang keluar dari kampung itu sendiri. Padahal konsep dari penggunaan dana desa adalah pemberdayaan untuk warga masyarakat kampung itu sendiri.

Tenaga ahli dari P3MD Provinsi Lampung sedang memaparkan materi. (Dok.Desa/Photo : Jaini).

Karena berdasarkan evaluasi tiga tahun terakhir ini, kecil sekali perputaran uang di Kampung sendiri dalam penggunaan dana desa. Sehingga dibuat kebijakan mengadakan padat karya tunai, dan dana desa wajib dilaksanakan secara swakelola. Dalam kegiatan swakelola ini tidak boleh melibatkan pihak ketiga, tetapi dikelola sendiri. Pemerintah mengambil kebijakan bahwa paling sedikit 30 % dana desa dari bidang pembangunan di gunakan untuk upah.

Dari kebijakan pemerintah pusat melalui SKB-4 Menteri mengenai padat karya tunai minimal 30 % ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat melalui kegiatan bidang pembangunan di desa yang bersumber dari dana desa. Sehingga akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa karena bertambahnya pendapatan masyarakat melalui kegiatan pembangunan di desa.

(Red/JTW)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Komentari