Konsultasi ke “DPMK/K” dalam rangka penyusunan “APBKAM” tahun 2018

Konsultasi ke Dinas DPMK/K mengenai penyusunan APBKAM tahun 2018 yang dipimpin oleh Camat Banjar Agung Bapak Sudirman,SH. (Dok.desa/Photo : Jaini).

tunggalwarga.desa.id (21/02/2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) adalah peraturan kampung yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran kampung dalam kurun waktu satu tahun. APBKAM terdiri dari pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan. Rancangan APBKAM dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung. Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menetapkan APBKAM setiap tahun dengan Peraturan Kampung.

Di awal tahun anggaran 2018 ini, kampung harus sudah menyusun APBKAM yang merupakan salah satu syarat untuk mencairkan Dana Kampung tahap I sebesar 20 % dari total anggaran. Dalam penyusunan APBKAM kampung harus memperhatikan aturan hukum yang ada seperti Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa, dan Permendes PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, dan SKB-4 Menteri tahun 2017 tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Kepala Kampung dan Operator Kampung sedang mendengarkan penjelasan dari Bapak Bani Pejabat DPMK/K Kabupaten Tulang Bawang. (Dok.desa/Photo : Jaini).

Berdasarkan hasil sosialisasi SKB-4 Menteri yang dilaksanakan di Bappedalitbang 14/02/2018, dalam penyusunan APBKAM Kampung harus menuangkan padat karya tunai minimal 30 % untuk HOK dalam bidang pembangunan. Karena pemahaman Kepala Kampung dan Operator Kampung se-Kecamatan Banjar Agung mengenai aturan yang baru ini masih belum begitu jelas, maka Camat Banjar Agung menginstruksikan kepada Kepala Kampung dan Operator Kampung untuk Konsultasi mengenai pelaksanaan SKB-4 Menteri ini dalam penyusunan APBKAM 2018.

Agenda konsultasi dengan Dinas DPMK/K mengenai penyusunan APBKAM 2018 dilaksanakan hari selasa kemarin 20/02/2018 yang dipimpin langsung oleh Camat Banjar Agung Bapak Sudirman,SH yang diikuti oleh perwakilan dari Kepala Kampung dan Operator Kampung dari sebelas kampung di Kecamatan Banjar Agung. Konsultasi ini diterima oleh pejabat Dinas DPMK/K Bapak Dani, Bapak Bani, dan Bapak Aan.

Camat Banjar Agung Bapak Sudirman,SH menyampaikan permaslahan dalam penyusunan APBKAM tahun 2018. (Dok.desa/Photo : Jaini).

Dalam konsultasi tersebut, Bapak Camat Banjar Agung Sudirman,SH menyampaikan permasalahan mengenai penyusunan APBKAM 2018 yang pertama beberapa kampung di Kecamatan Banjar Agung terjadi Overlood. Kalau mengikuti aturan yang berlaku bahwa bidang satu tidak boleh lebih dari 30 %, maka Kampung yang Overlood tidak bisa menganggarkan untuk operasional perkantoran. Dan permasalahan yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan peraturan baru SKB-4 Menteri yang mengharuskan Kampung memasukkan minimal 30 % HOK padat karya tunai dalam bidang pembangunan. Dengan adanya peraturan ini maka Kepala Kampung dan Operator Kampung terkendala masalah perhitungan tersebut karena adanya pengadaan Mobil Ambulance yang ada di bidang dua.

Penyampaian Bapak Camat Banjar Agung mengenai permasalahan dalam penyusunan APBKam tahun 2018 langsung di tanggapi oleh Pejabat Dinas DPMK/K Kabupaten Tulang Bawang Bapak Syahbani. “Terkait masalah bidang dua beliau sudah berkonsultasi dengan BPKP. Pada intinya kita ini mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Disitu jelas di permendes masuk dalam bidang dua mengenai pengadaan ambulan kampung. Sedangkan turunlah SKB-4 Menteri tentang padat karya tunai. Sekarang sama-sama kita kaji dan pahami bahwa dalam SKB-4 Menteri bahwa di TUM 7 POIN C berbunyi 30 % HOK itu untuk kegiatan pembangunan, bukan pada bidang pembangunan” Bapak Bani menanggapi.

Pejabat Dinas DPMK/K Bapak Syahbani sedang memberikan tanggapan mengenai penyusunan APBKAM tahun 2018. (Dok.desa/Photo : Jaini).

Pak Bani menambahkan keterangan dari BPKP, bahwa mobil ambulan bukan kegiatan pembangunan, melainkan pengadaan barang dan jasa dan tidak ada HOK nya. “Kegiatan pembangunan yang ada dibidang satu seperti pembangunan Kantor Kampung bisa di hitung HOK nya untuk mencukupi 30 %. Beliau menegaskan kembali, bahwa pengadaan ambulan tetap masuk dibidang dua dan bukan merupakan kegiatan pembangunan,”tegas beliau.

Dengan konsultasi kali ini dan tanggapan dan penjelasan yang diberikan oleh pejabat dari DPMK/K Kabupaten Tulang Bawang langsung dapat memberikan solusi dari permasalahan dalam penyusunan APBKAM tahun 2018. Mudah-mudahan APBKAM tahun 2018 segera bisa tersusun sehingga pencairan dana desa tahap 1 20 % bisa segera terealisasi, dan kegiatan pembangunan bisa cepat dilaksanakan.

(Red/JTW)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Komentari